Frequently Asked Questions

1. Apakah Registrasi Kepabeanan?

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanan.

2. Siapa saja yang wajib melakukan Registrasi Kepabeanan?

a. Importir;
b. Eksportir;
c. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
d. Pengangkut;
e. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Pengusaha TPS); dan
f. Perusahaan Jasa Titipan (PJT),
yang akan terhubung dengan sistem aplikasi kepabeanan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pabean ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Bagaimana cara mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan?

Permohonan pengajuan Registrasi Kepabeanan dapat dilakukan secara online melalui situs www.beacukai.go.id atau www.insw.go.id.

4. Apa saja persyaratan umum dalam mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan?

a. Memiliki NPWP;
b. Memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid; dan
c. Mengetahui nomor EFIN (Electronic Filling Identification Number) Wajib Pajak

5. Bagaimana cara memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) berstatus valid?

KSWP akan bersatus valid dalam hal:
a. Wajib Pajak taat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan/atau
b. Wajib Pajak taat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 3 (tiga) masa pajak terakhir dalam hal berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)

6. Bagaimana jika status KSWP tidak valid dan/atau tidak mengetahui nomor EFIN?

Silahkan hubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) penerbit NPWP untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

7. Apabila 1 (satu) perusahaan dengan 9 (sembilan) digit NPWP yang sama memiliki kantor cabang, perlukah mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan untuk mendapatkan Akses Kepabeanan yang berbeda?

Tidak Perlu. Cukup untuk melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan dengan menambahkan data kantor cabang perusahaan dan melampirkan dokumen NPWP yang mencantumkan alamat kantor cabang tersebut.

8. Apakah bisa mendaftarkan email yang sama untuk perusahaan berbeda?

Tidak bisa, satu email pendaftaran hanya bisa digunakan untuk satu perusahaan.

9. Bagaimana jika terjadi kesalahan memasukkan alamat email ketika mendaftarkan User Id?

Pengguna Jasa/Pengguna Jasa Kepabeanan dapat mengajukan surat resmi (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direksi, diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan perubahan email pendaftaran kepada Direktorat Teknis Kepabeanan u.p. Subdit Registrasi Kepabeanan dengan melampirkan salinan identitas direktur dan salinan dokumen legal wajib lainnya terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa/Pengguna Jasa Kepabeanan, yang disampaikan melalui:
a. Datang langsung ke frontdesk Subdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat Teknis Kepabeanan (dalam hal penyampaian dikuasakan lengkapi permohonan dengan asli Surat Kuasa &salinanidentitas penerima kuasa);
b. Jasa Kiriman Pengiriman Surat ke alamat:
Subdit Registrasi Kepabeanan, Gedung Sumatera Lantai 1 Kantor Pusat DJBC Jl. Jend. Ahmad Yani (Bypass), Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220; dan/atau
c. Surat elektronik (email) ke alamat:
registrasikepabeanan@customs.go.id;dan/atau
registrasikepabeanan@yahoo.com

10. Bagaimana jika lupa alamat email ketika pendaftaran atau email sudah tidak aktif?

Pengguna Jasa/Pengguna Jasa Kepabeanan dapat mengajukan surat resmi (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direksi, diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan perubahan email pendaftaran kepada Direktorat Teknis Kepabeanan u.p. Subdit Registrasi Kepabeanan dengan melampirkan salinan identitas direktur dan salinan dokumen legal wajib lainnya terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa/Pengguna Jasa Kepabeanan, yang disampaikan melalui:
a. Datang langsung ke frontdesk Subdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat Teknis Kepabeanan (dalam hal penyampaian dikuasakan lengkapi permohonan dengan asli Surat Kuasa & salinan identitas penerima kuasa);
b. Jasa Kiriman Pengiriman Surat ke alamat:
Subdit Registrasi Kepabeanan, Gedung Sumatera Lantai 1 Kantor Pusat DJBC Jl. Jend. Ahmad Yani (Bypass), Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220; dan/atau
c. Surat elektronik (email) ke alamat:
registrasikepabeanan@customs.go.id;dan/atau
registrasikepabeanan@yahoo.com

11. Apakah Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan untuk lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan kepabeanan?

Ya, dapat. Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan untuk lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan kepabeanan dengan bertindak sebagai importir, importir-eksportir, importir-eksportir/PPJK, dan sebagainya.

12. Apakah masih dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya bagi Pengguna Jasa yang belum mendapatkan Akses Kepabeanan ?

Masih dapat, dalam hal:
a. Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir dan belum mendapatkan Akses Kepabeanan, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
b. Pengguna jasa yang bertindak sebagai Eksportir dan/atau Pengangkut yang belum mendapatkan Akses Kepabeanan, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01).

13. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak permohonan Registrasi Kepabeanan diajukan Pengguna Jasa sampai dengan diterbitkannya keputusan atas permohonan tersebut?

- Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak permohonan diterima analis, dilakukan penelitian atas kelengkapan dokumen. Jika sudah lengkap, Pengguna Jasa akan menerimaBukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01). Jika dokumen tidak lengkap, akan dikirimkan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.02).

- Setelah diterimaBukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01), dilakukan penelitian administrasi terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya. Dalam halpermohonan disetujui, Pengguna Jasa akan menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03). Namun dalam hal permohonan ditolak, Pengguna Jasa akan menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04).

14. Apakah yang harus dilakukan jika menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04)?

Silahkan lakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang tertulis dalam detail penolakan (pada halaman kedua Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04)) kemudian kirim kembali data yang sudah diperbaiki.

15. Apabila lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Registrasi Kepabeanan dikirim belum mendapat respon putusan, apa harus dilakukan?

Silahkan hubungi Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225 untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

16. Apakah setelah mengirim data secara online, masih harus menyerahkan hardcopy data?

Tidak perlu.

17. Apakah dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) dapat diambil pada lokasi dimana dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) diterbitkan?

Tidak dapat. Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) dikirimkan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau Jasa Kiriman Pos.

18. Apa yang harus dilakukan jika belum menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) yang dikirimkan melalui Jasa Kiriman Pos?

Pengguna Jasa Kepabeanan tidak perlu menunggu Surat Pemberitahuan Pemberian Akses  Kepabeanan (BC-RK.03) yang dikirim melalui Jasa Kiriman Pos, karena Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) yang telah dikirim melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan sudah dapat digunakan sebagai Akses Kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean.

19. Apakah Akses Kepabeanan akan diblokir apabila Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) yang dikirim melalui Jasa Kiriman Pos ke Pengguna Jasa Kepabeanan tidak diterima/kembali ke pengirim?

Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) tidak diterima oleh Pengguna Jasa Kepabeanan dan kembali ke pengirim, tidak akan serta merta dilakukan pemblokiran, terlebih dahulu akan dilakukan uji eksistensi oleh Petugas Bea dan Cukai dalam bentuk penelitian lapangan yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pemblokiran atau tidak.

20. Apakah dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) memiliki masa aktif/masa berlaku?

Masa berlaku dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) adalah sampai dengan dilakukannyapencabutan atas dokumen tersebut. Namun demikian, jika terdapat perubahan data terkait eksistensi dan susunan penanggung jawab perusahaan diwajibkan untuk melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan.

21. Apabila dilakukan pemblokiran berdasarkan hasil rekomendasi penelitian lapangan, apa yang harus dilakukan Pengguna Jasa Kepabeanan untuk pembukaan blokirnya?

Pengguna Jasa Kepabeanan dapat mengajukan surat resmi (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direksi, diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan kepada Direktorat Teknis Kepabeananu.p.Subdit Registrasi Kepabeanandengan melampirkan salinan identitas direksi dan salinan dokumen legal wajib lainnya terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa/Pengguna Jasa Kepabeanan,paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran (sebelum dilakukan pencabutan).

22. Apabila Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) sudah dicabut apa yang harus dilakukan?

- Pengguna Jasa dapat mengajukan surat resmi (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direksi, diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan pengajuan kembali Akses Kepabeanan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan u.p. Subdit Registrasi Kepabeanan dengan melampirkan salinan identitas direksi dan salinan dokumen legal wajib lainnya terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa.
- Dalam hal dilakukan Penelitian Lapangan (penlap), Pengguna Jasa wajib menyiapkan dan/atau menyerahkan lampiran dokumen isian Registrasi Kepabeanan.
-
Pengguna Jasa akan menerima respon putusan persetujuan pengajuan kembali Regsitrasi Kepabeanan (BC-RK.09) atau penolakan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10) melalui surat dan/atau aplikasi, tergantung dari hasil rekomendasi penlap
- Jika mendapat respon persetujuan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan, maka Pengguna Jasa harus mengajukan permohonan kembali Registrasi Kepabeanan untuk mendapatkan Akses Kepabeanan yang baru.
- Setelah Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan(BC-RK.03) terbit, ajukan surat permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan(BC-RK.03) terbaru dan dokumen pendukung terkait legalitas perusahaan.

23. Apakah perlu melakukan Herregistrasi (registrasi ulang) untuk mendapatkan Akses Kepabeanan setelah dihapusnya NIK dan NP-PPJK?

Tidak perlu melakukan Herregistrasi (registrasi ulang) dalam hal :
a. Pengguna Jasa telah memiliki NIK sesuai PMK No.59/PMK.04/2014 dan PMK No.63/PMK.04/2011 yang masih aktif; dan/atau
b. Khusus untuk importir, telah memiliki API sesuai Permendag No.70/2015 dan sudah melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan terkait API tersebut.

24. Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) yang diterima tidak terdapat tanda tangan pejabat berwenang, apakah masih berlaku / bisa digunakan?

Dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan(BC-RK.03) tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan dan dinyatakan berlaku/bisa digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

25. Berapa biaya yang dipungut atas permohonan Registrasi Kepabeanan dalam rangka memperoleh Akses Kepabeanan, pembukaan blokir Akses Kepabeanan, pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan, dan sebagainya?

Semua pelayanan yang terkait dengan Registrasi Kepabeanan tidak dipungut biaya (gratis).



Bagaimana jika ingin menyampaikan pengaduan atas layanan yang diberikan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat ?


Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui

  • Situs resmi Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat dengan alamat situs Bea Cukai Sumbagbar
  • Situs Resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan alamat situs beacukai.go.id
  • Portal Pengguna Jasa
  • Petugas penerima pengaduan (helpdesk) di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
  • Telepon

            a. Layanan Pengaduan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat (Whatsapp ke 08116805419)

            b. Bravo Bea Cukai ( 1500225 )

  • Layanan SMS ke 08116805419
  • Surat Elektronik (e-mail : pengaduan.kanwilsbb@gmail.com)


Bagaimana jika pengadu ingin memantau pengaduan atas tindak lanjut penanganan pengaduannya ?

Pengadu akan menerima laporan atas proses pengaduannya yang disampaikan melalui e-mail atau nomor telepon yang didaftarkan saat melakukan pengaduan. Sehingga dihimbau untuk memberikan e-mail dan nomor telepon yang valid.


Berapa lamakah proses penanganan pengaduan di Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat memiliki janji layanan penanganan pengaduan selama 7 hari sejak pengaduan didaftarkan


Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakann Bea Cukai. Kenali ciri cirinya berikut ini :

  • Umumnya korban mengenal pelaku melalui sosial media
  • Umumnya pelaku mengirimkan barang dengan nominal kecil yang diterima dengan baik oleh korban dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan calon korban
  • Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung "mengirimkan" paket dengan nominal fantastis
  • Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung "mengirimkan" paket dengan nominal fantastis
  • Pelaku sering memberikan nomor resi palsu disertai dengan foto Airway Bill (AWB) bahkan halaman pengecekan palsu
  • Korban dihubungi oknum yang mengaku sebagai petugas bea cukai yang menginformasikan bahwa paket tertahan di bea cukai dan diharuskan membayar sejumlah uang untuk pengeluaran barang
  • Nomor yang digunakan biasanya nomor handphone dan nomor rekening yang digunakan merupakan nomor rekening PRIBADI
  • Dalam beberapa kasus pelaku mengancam korban apabila tidak segera melakukan pembayaran maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan

Jika anda mengalami kasus seperti diatas jangan panik, segera hubungi petugas kami melalui call center Bravo Bea Cukai di nomor 1500225

JANGAN pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi, apabila anda terlanjur melakukan trasfer segera buat Laporan Kepolisian dan segera datangi kantor cabang bank yang digunakan oleh pelaku untuk dilakukan pemblokiran

Berikut ini beberapa contoh resi palsu

Untuk memudahkan penerima barang dalam melakukan pengecekan status barang kiriman, DJBC telah membuat satu halaman khusus pelacakan.

Penerima barang dapat melakukan pengecekan secara mandiri atas barang kiriman melalui tautan www.beacukai.go.id/barangkiriman

Informasi yang tersedia pada laman pengecekan meliputi :

  • Pergerakan barang kiriman secara realtime
  • Status barang kiriman
  • Jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor *)

*) Jumlah pembayaran yang anda lakukan ke Perusahaan Jasa Titipan mungkin berbeda dengan jumlah yang tertera. Hal ini disebabkan perusahaan jasa titipan yang anda gunakan mungkin menambahkan biaya lain lain dalam proses pengiriman barang dimana biaya tersebut BUKAN dipungut oleh bea cukai dan TIDAK masuk kedalam Kas Negara

Pengertian Larangan dan Pembatasan (LARTAS)

Barang yang dikenai aturan LARTAS adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya.
LARTAS diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Beriktu ini beberapa instansi yang menetapkan LARTAS

1.     Kementerian Perdagangan

2.     Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

3.     Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)

4.     BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

5.     Kementerian Kesehatan

6.     DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

7.     BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)

8.     Bank Indonesia

9.     Kementerian Kehutanan

10.    Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

11.    Kementerian Pertanian

12.    Kementerian Perindustrian

13.    POLRI

14.    Kementerian Lingkungan Hidup

15.    Kementerian ESDM

16.    Kementerian Pertahanan

17.    Kementerian Budaya dan Pariwisata

18.    Kementerian Kelautan dan Perikanan

19.    Mabes TNI

20.    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan

Catatan : 5 Instansi Teknis terakhir hanya bertindak sebagai penerbit rekomendasi perijinan, bukan sebagai Penerbit Perijinan

Sesuai tugas dan fungsi DJBC, Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atas barang dalam kategori LARTAS.

  • DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait
  • DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak.

Ketentuan tentang LARTAS berlaku untuk semua jenis importasi, termasuk didalamnya importasi melalui mekanisme barang kiriman

Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan tersebut untuk proses pengeluaran barang.

Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait maka :

  • Penerima barang dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor (RTO-Return To Origin) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMS) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai tempat pengeluaran barang.
  • Dalam hal penerima barang tidak melakukan pengurusan barang kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5).

Informasi terkait LARTAS dapat diakses melalui laman http://eservice.go.id

  • Kunjungi website INSW pada laman http://eservice.go.id Menu Lartas Information
  • Pada kolom Search pilih HS (Harmonized System) Code Impor, atau HS (Harmonized System) Code Ekspor, atau Lartas Impor Description, atau Lartas Ekspor Description
  • Masukkan Nomor HS atau uraian barang pada kolom Keyword

 

Atas barang kiriman diberikan beberapa fasilitas perpajakan sebagai berikut :

  • Barang dengan nilai dibawah USD100 diberikan pembebasan dan dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang *)
  • Barang dengan nilai diatas USD100 sampai dengan USD1500 dikenakan pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan skema :
    1. Apabila terkena aturan larangan dan pembatasan *) wajib melampirkan dokumen pemenuhan larangan dan pembatasan dari instansi terkait
    2. Atas barang kiriman tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 7.5% kecuali untuk barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan.
    3. Apabila diperlukan Petugas Bea Cukai dapat meminta dokumen pelengkap sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
  • Barang dengan nilai lebih dari USD1500, Bea Cukai melalui Pos/PJT akan meminta untuk menyampaikan PIBK atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) apabila penerima barang merupakan badan usaha (bukan perseorangan)

*) Ketentuan pengeluaran barang mengacu pada aturan Larangan dan Pembatasan.


  • Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
  • Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang secara selektf berdasarkan manajemen resiko oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  • Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
  • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
  • Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;

  • Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assestment);
  • Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas PJT guna :

1.    Menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;

2.    Memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti :

§  Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;

§  Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);

§  Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;

§  Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;

§  Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;

§  Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;

§  Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian;

  • Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu Lartas Information, adapun untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman di Peraturan ;
  • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman;
  • Dalam rangka penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi (Notifikasi) bukti pendukung transaksi jual beli yang obyektif dan terukur kepada Penerima Barang melalui PJT, sebagai data pendukung untuk penetapan nilai barang, yaitu bukti bayar;
  • Pembayaran BM dan PDRI ke Kas Negara oleh PJT dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak)